Fokus Layanan

Berita



WBK/WBBM

WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)/
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

Langkah pertama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pusfatja adalah dengan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Tim WBK/WBMM di Pusfatja beranggotakan pegawai Pusfatja dan dibagi dalam 6 gugus tugas. Keenam gugus tugas beserta tugas serta tanggung jawab masing-masing gugus stugas tersebut adalah sebagai berikut:

  1. MANAJEMEN PERUBAHAN
    1. Membentuk tim dengan fokus tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
    2. Menentukan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas;
    3. Menyusun dokumen rencana kerja dengan fokus pada rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
    4. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
    5. Menyediakan mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
    6. Melaksanakan kegiatan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan mengacu pada target yang direncanakan;
    7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
    8. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
    9. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas;
    10. Pelaksanaan seminar/pelatihan tentang Pola Pikir/ Budaya Kerja/Charachter Building;
    11. Pegawai terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM.
  2. PENATAAN TATA LAKSANA
    1. Menyusun prosedur operasional yang mengacu pada peta proses bisnis;
    2. Memastikan prosedur operasional telah diterapkan;
    3. Memastikan prosedur operasional telah dievaluasi;
    4. Menyusun sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
    5. Menyusun sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
    6. Menyusun sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
    7. Memastikan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan;
    8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
  3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
    1. Membuat rencana kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional dan analisis beban kerja PPNPN;
    2. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai;
    3. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai;
    4. Menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
    5. Menerapkan kebijakan pola mutasi eksternal;
    6. Memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan mutasi internal;
    7. Melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawai (capacity building/transfer knowledge);
    8. Memberikan kesempatan/hak bagi pegawai untuk mengikuti diklat/pengembangan kompetensi;
    9. Memiliki perjanjian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
    10. Memastikan perjanjian kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya.
    11. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik/triwulan dan tahunan;
    12. Memastikan penilaian kinerja individu telah diimplemetasikan;
    13. Membuat kartu hukuman disiplin;
    14. Monitoring dan updating aplikasi SIAP secara berkala.
  4. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
    1. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
    2. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perjanjian kinerja;
    3. Mendampingi pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala;
    4. Memiliki dokumen perencanaan;
    5. Memastikan dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
    6. Memastikan indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);
    7. Menyusun laporan kinerja tepat waktu;
    8. Pelaporan kinerja memberikan informasi tentang kinerja;
    9. Mengupayakan peningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
  5. PENGUATAN PENGAWASAN
    1. Menyiapkan public campaign tentang pengendalian gratifikasi;
    2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi;
    3. Membangun lingkungan pengendalian;
    4. Melakukan penilaian resiko;
    5. Melakukan kegiatan pengendalian meminimalisir resiko teridentifikasi;
    6. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada pihak terkait;
    7. Mengimplementasikan kebijakan terkait pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik (website);
    8. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
    9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;
    10. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;
    11. Menerapkan Whistle Blowing System;
    12. Melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System;
    13. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System;
    14. Mengidentifikasi potensi benturan kepentingan dalam tugas pelayanan;
    15. Melakukan sosialiasi penanganan benturan kepentingan;
    16. Implementasikan penanganan benturan kepentingan;
    17. Mengeveluasi penanganan benturan kepentingan;
    18. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.
  6. PENGUATAN KUALITAS LAYANAN
    1. Menyiapkan standar pelayanan;
    2. Memaklumatkan standar pelayanan;
    3. Memiliki SOP pelaksanaan standar pelayanan;
    4. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap standar pelayanan dan SOP;
    5. Mengimplementasikan sistem reward and punishment;
    6. Melaksanakan pelatihan character building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
    7. Memiliki informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media;
    8. Memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi;
    9. Melakukan inovasi pelayanan berupa pelayanan data penginderaan jauh secara online;
    10. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
    11. Menyediakan akses secara terbuka terhadap hasil survei kepuasan masyakat;
    12. Melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.



Kontak kami :
Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh
Jl. Kalisari No. 8, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710 Telp. (021) 8710065 Fax. (021) 8722733



© 2017 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL